Ahmad Doli Kurnia: Ukuran Keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah Kinerja Kementerian itu Sendiri, Bukan Atribut Baru

JAKARTA - Komisi II DPR RI menilai masih banyak masalah pertanahan yang harus diselesaikan, dibandingkan dengan penggantian seragam baru di jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang lengkap dengan tanda pangkat, berbaret hingga tongkat komando.

 

Baca juga: Bantu Warga terdampak Banjir di Tapan Pessel, Kabareskrim Salurkan 1000 Paket Sembako

“Ukuran keberhasilan Kementerian ATR/BPN adalah kinerja kementerian itu sendiri. Bukan atribut baru, bagus, atau tidak. Masih banyak masalah pertanahan di negara ini yang harus diselesaikan, ” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan, Rabu kemarin (27/7/2022). Pihaknya, lanjut Doli, serta masyarakat tentunya, menunggu terobosan baru dari Kementerian ATR/BPN, bukan kostum di jajarannya.

 

Baca juga: Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantiah Sudah Bisa Nikmati Jaringan Telkomsel

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. Ia menilai penggantian seragam baru di Kementerian ATR/BPN jelas tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN, terlebih dalam pemberantasan mafia tanah.

 

Baca juga: Kominfo Dorong Percepatan Transformasi Digital di Segala Bidang

"Pejabat ATR/ BPN bukan penegak hukum, bukan penyidik. Yang diperlukan saat ini bukan baret dan tongkat komando, tapi  pikiran dan hati para pejabat. Pegawai ATR/ BPN bisa terpanggil tegak lurus bekerja sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat serta tidak masuk dalam sindikasi mafia pertanahan, " ujar Junimart dalam kesempatan yang berbeda.

 

Baca juga: Jabar Perkuat Posko Penanganan COVID-19 di Desa dengan Satuan Pelindungan Masyarakat Juara

Junimart juga mempertanyakan filosofi dan urgensi dari kebijakan baru dari Menteri ATR/BPN yang baru, Hadi Tjahjanto tersebut. Politisi dari Fraksi PDI perjuangan ini bahkan mengaku penasaran dengan korelasi dari penggunaan baret hingga tongkat komando pada peningkatan kualitas kerja Kementerian ATR/BPN ke depannya.

 

Baca juga: Pemkot Bogor Keluarkan 6 Kebijakan PSBMK Jelang Natal dan Tahun Baru

"Saya tidak memahami frame of reference Menteri ATR/BPN menyematkan baret dan tongkat kepada para pejabat ATR/ BPN. Apa urgensinya, apa filosofinya? Tapi Kita lihat saja nanti setelah memakai baret dan tongkat komando apakah hasil kerjanya signifikan atau tidak, ” ujar politisi yang juga merangkap sebagai Ketua panitia kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI ini.

 

Dikutip dari beberapa media, Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa inovasi seragam baru tersebut sengaja diinisiasinya dengan harapan agar kewibawaan para kepala ATR/BPN di wilayah bertambah sehingga berani dalam memberantas mafia tanah. (ayu/aha)