Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

    Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

    JAKARTA - Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut), Suparji Ahmad mendukung penyelesaian kasus Nurhayati secara hukum yang berlaku. Nurhayati ditetapkan tersangka usai melaporkan kepala Desanya yang melakukan korupsi. 

    Mekanisme hukum yang dimaksud Suparji adalah apabila berkas sudah P-21, maka yang harus mengentikan kasus adalah Kejaksaan. Bukan dari Kepolisian melalui SP3.

    “Apabila berkas udah P-21 maka artinya berkas telah dinyatakan lengkap secara formal dan materiil untuk disidangkan. Dan kewajiban penyidik sesuai hukum acara pidana adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum bukan malah menghentikan penyidikan, ” kata Suparji Ahmad dalam keterangan persnya.Sabtu (26/2/2022) 

    Ia menegaskan bahwa SP3 diterbitkan sebelum berkas dinyatakan lengkap secara formal maupun materiil. Artinya yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan kasus Nurhayati adalah Kejaksaan. 

    "Apabila ada kepentingan umum maka Jaksa Agung lah yang berwenang mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas dan dominislitis Jaksa. Maka, penyidik agar menghargai lembaga pra penuntutan sebagaimana diatur KUHAP, ” paparnya.

    "Seperti kasus-kasus sebelumnya, ada pencurian motor untuk memenuhi biaya hidup misalnya. Itu yang mengesampingkan perkara adalah Kejaksaan, ” sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

    Lebih lanjut, pada pokoknya ia mendukung Nurhayati dilepaskan dari jerat hukum namun harus sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku. Maka, ia berharap ke depan Polri lebih selektif dalam menindaklanjuti perkara.

    "Penyidik harus punya sensitifitas terhadap keadilan dalam menindaklanjuti perkara. Maka kasus ini harus menjadi pelajaran, karena dikhawatirkan masyarakat yang melapor kejahatan justru ditersangkakan, " imbuhnya.

    Pada sisi lain, ia mengingatkan bahwa sebuah perkara pidana harus dibuka seterang-terangnya dan tidak menutupi perkara yang lebih besar dengan mengedepankan berbagai isu, misalnya isu whistleblower.

    "Karena mungkin saja terjadi seorang whistleblower dihukum karena perannya dalam tindak pidana yang dilaporkannya begitu signifikan. Atau bahkan whistleblower hanya melaporkan kasus yang kecil tapi ia menutupi kasus yang lebih besar yang telah dilakukannya. Oleh karena memandang sebuah kasus pidana seharusnya komprehensif dan penuh kearifan, ” pungkasnya.

    JAKARTA
    Prijo Atmodjo

    Prijo Atmodjo

    Artikel Sebelumnya

    Satu Kesatuan, Rudi Sebut Seyogyanya Daerah...

    Artikel Berikutnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Eksportir...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 145

    Postingan Tahun ini: 1651

    Registered: Jul 16, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 143

    Postingan Tahun ini: 1070

    Registered: May 24, 2021

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 104

    Postingan Tahun ini: 206

    Registered: Mar 9, 2022

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 212

    Registered: Jul 9, 2020

    Profle

    REPLIZAR verified

    Alumni SMP Ralla Halal Bi Halal, Angkatan 1998 Didaulat Jadi Panpel Reuni Akbar 2023
    Gaji ASN Periode Mei Belum Cair, Begini Penjelasan Kadis PKAD Barru
    Diduga Ilegal, Ketua LAKI Barru Soroti Aktifitas Tambang Galian C di Tanrabalana Soppeng Riaja
    Putri Mendiang Mantan Plt Sekda Barru, Andi Ika Duduki Jabatan Baru di DPRD 

    Follow Us

    Recommended Posts

    Kodim 0829/Bangkalan Laksanakan Samapta Periodik
    Ratusan Masyarakat Dukung Kebijakan Larangan Menangkap Baby Lobster Ilegal
    Sosialisasi Pengembangan Potensi Kehumasan, Tim Divisi Humas Polri Kunjungi Polda Jatim
    Gawe Rapah di Mareje, Kapolda NTB : Berdamailah dengan Hati
    Awas Polres Blitar Kota Mulai Berlakukan ETLE Mobile INCAR