Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mencanangkan 2022 sebagai tahun hak cipta, sekaligus ditandai dengan peluncuran aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC). Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/1/2022).

"Sistem ini diluncurkan bersamaan dengan pencanangan 2022 sebagai tahun hak cipta, demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, " kata Menkumham Yasonna.

Selain mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, hal tersebut juga dalam upaya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan sastra di Tanah Air.POPHC merupakan sistem yang diciptakan untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu kurang lebih satu hari (one day service) menjadi hitungan menit.

POPHC dilakukan dengan penyelarasan bisnis proses pencatatan hak cipta terkait prinsip deklaratif, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian dari hitungan hari ke menit.

Adapun waktu rata-rata penyelesaian pencatatan antara lima sampai 10 menit setelah melakukan pembayaran. Layanan POPHC juga terintegrasi dengan sistem pembayaran Simponi Kementerian Keuangan dan dapat diakses penuh oleh masyarakat selama 7x24 jam.

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melihat tren positif geliat ekonomi kreatif khususnya dari para kreator hak cipta selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan potensi luar biasa bagi ekonomi nasional, " ujar Yasonna.Salah satu capaian nyata terkait potensi hak cipta bagi perekonomian nasional adalah melalui penarikan royalti.

Selama 2020 sampai dengan semester I 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah berhasil mendistribusikan lebih dari Rp51 miliar royalti kepada para pemegang hak musik/lagu dan pencipta yang karyanya digunakan secara komersial.Setelah "soft launching" aplikasi POPHC pada 20 Desember 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melihat peningkatan signifikan pencatatan hak cipta hingga 7.289 sampai 4 Januari 2022.

"Pada periode yang sama DJKI hanya mencatat 3.046 pencatatan, " kata menkumham.

Pada 2017 pencatatan hak cipta dilakukan secara manual dan memakan waktu sembilan bulan untuk menyelesaikannya. Kemudian barulah pada 2018 DJKI membuat sistem daring melalui e-hakcipta.dgip.go.id yang dilengkapi dengan teknologi kriptografi.

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Previous Article

KPU RI dan Perludem Tandatangani MOU, Ekosistem...

Next Article

Kasus Korupsi Ekspor LPEI, Kejagung Tetapkan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Syafruddin Adi

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 164

Postingan Tahun ini: 164

Registered: Aug 19, 2021

Achmad Sarjono

Achmad Sarjono verified

Postingan Bulan ini: 155

Postingan Tahun ini: 155

Registered: Jul 16, 2020

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 102

Postingan Tahun ini: 102

Registered: Jul 9, 2020

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 92

Postingan Tahun ini: 92

Registered: May 24, 2021

Profle

Muh. Ahkam Jayadi verified

Polres Barru Amankan 2 Wanita Terduga Pengedar Uang Palsu
Kebakaran di Mangkoso, 1 Tewas dan Kerugian Ditaksir Rp800 Juta
Polresta Banyuwangi Gelar Olah TKP di Heroes Cafe Pasca Penggerebekan Tarian Striptis
Ketua MPC PP Tuba: Rakercab Susun Progja Kawal Pembangunan di Tulangbawang

Follow Us

Recommended Posts

Ini Pesan Babinsa Gubeng Melalui Patroli dan Komsos
Kejar Target, Kepsek SDN Bonto Mangape bersama Bhabinkamtibmas Tumampua Gelar Vaksinasi
Tingkatkan Pelayanan Rumah Sakit Lewat Motivasi SDM
Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa Dampingi Pemupukan Padi 
Binda Jatim dan Pemkab Kediri Genjot Pelaksanaan Vaksin di Desa Ngetrep Mojo