Mulyanto Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi

    Mulyanto Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
    Komisi VII DPR RI Mulyanto

    JAKARTA - Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET) gas melon subsidi 3 kg.   

    "Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, beberapa Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal, " kata Mulyanto kepada awak media, Senin (1/8/2022).   

    INFORMAN.ID
    market.biz.id INFORMAN.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurutnya, penetapan HET gas melon 3 kg merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sebelum ditetapkan. Terlebih lagi menjelang tahun politik seperti saat ini. Ia berharap Pemda jangan membuat gaduh.   

    Oleh karenanya, Ia mendesak Kementerian ESDM dan Kemendagri untuk meninjau kembali kewenangan Penetapan HET di level Pemda ini. Dengan kewenangan penetapan HET gas melon 3 kg di tingkat Pemda, pihaknya berharap Pemda bisa melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan distribusi gas melon 3kg bersubsidi. Bukan malah mengambil sikap seperti sekarang ini, yang bertentangan dengan ketetapan Pemerintah Pusat.  

    Politisi dari Fraksi PKS ini menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk menaikan HET gas melon. Selain karena di tingkat pusat, besaran subsidi gas sudah ditentukan, sekarang kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Masyarakat masih butuh bantuan agar bisa menggerakan aktivitas ekonominya pasca pandemi Covid-19.   

    Mulyanto memperkirakan kenaikan HET gas melon 3 kg dapat memicu inflasi dan memberatkan UMK (usaha mikro dan kecil), serta menggerus daya beli masyarakat.

    "Ini kan sama juga bohong, apa yg selama ini diupayakan pemerintah pusat, kalau Pemdanya jalan sendiri dan menetapkan kenaikan HET seenaknya, " tegas Mulyanto.   

    Sebelumnya diberitakan beberapa Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) membuat edaran terkait kenaikan HET gas melon 3 kg. Beberapa daerah seperti, Tangerang, Tasik, Garut, Kuningan secara resmi menyatakan adanya kenaikan HET. Kenaikan ini berlaku secara bertahap mulai Agustus hingga beberapa bulan berikutnya. (ayu/aha) 

    mulyanto dpr ri komisi vii pks
    WARTA.CO.ID

    WARTA.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 2834

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 111

    Postingan Tahun ini: 2064

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 573

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 55

    Postingan Tahun ini: 820

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Bupati Barru Lepas Kontingen Jamnas Pramuka Tahun 2022
    Ini Penyebab Air PDAM Tidak Mengalir di Sebagian Kota Barru
    Coffee Break, Alumni Unhas di Barru Sepakat Bentuk Organisasi Formal 
    Pendaftaran Pilkades di Barru Mulai 19 Agustus, DPRD Rencana Gelar RDP

    Rekomendasi

    Terungkap! Camat Viral di Payakumbuh Tak Dicopot, Hanya Pindah ke Satpol PP dengan Jabatan Eselon Sama: Kesalahan Biasa
    Rakernas APEKSI XV di Padang, Mendag dan Gubernur Apresiasi Kinerja Panitia
    Gubernur Sumbar Bagi-bagi Bendera Merah Putih
    Bertemu Gubernur Sumbar, Ridwan Kamil Tawarkan Festival Bazar Jabar dan Sumbar
    Gubernur Mahyeldi Puji Sikap HIPMI Sumbar, Bisa Selesaikan Suksesi tanpa Ribut

    Ikuti Kami