Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

    Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

    TANGERANG, - Pengangkutan pelabuhan merupakan sektor infrastruktur perhubungan (logistik) yang srategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Angkutan pelabuhan mempengaruhi kinerja pelayanan publik dalam ekspor/impor yang dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, serta pembukaan kesempatan kerja. 

    Semua badan usaha dalam kegiatan pengusahaan pelabuhan berkewajiban memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    WARTAADHYAKSA.COM
    market.biz.id WARTAADHYAKSA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Diskusi Publik yang digelar Prima Center Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) di Aula UNIS Tangerang, Kamis (30/06/2022).

    Lebih lanjut Hery mengatakan tujuan pelayanan publik di sektor pelabuhan adalah untuk mewujudkan industri pelabuhan nasional dan jaringan ekosistem logistik yang lebih kuat. 

    Nasi Goreng Spesial
    market.biz.id Nasi Goreng Spesial
    44% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    Dalam Pasal 8 Ayat 2 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, disebutkan penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat dan pelayanan konsultasi.

    MAGZ.CO.ID
    market.biz.id MAGZ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Penyelenggara pelayanan publik harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan pelayanan publik. Standar pelayanan publik tersebut sangat penting dihadirkan untuk menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, dan meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN bidang kepelabuhanan di tingkat global”, ujar Hery.

    Sementara itu, Direktur Utama PT. Pelindo Solusi Logistik (PSL), Joko Noerhudha mengatakan, beberapa permasalahan di bisnis logistik saat ini mengarah pada diperlukannya transformasi digital dan integrasi layanan. 

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    Oleh karena itu menurutnya, diperlukan digitalisasi dalam berbagai pelayanan yang ada. “Digitalisasi dan sistemisasi bisnis logistik diarahkan untuk mendukung optimalisasi jasa pengangkutan pelabuhan. Tentu ini akan mendorong efisiensi di seluruh rantai nilai logistik. Teknologi baru juga akan mendorong peningkatan produktifitas dan penurunan biaya”, ujarnya.

    Masih dalam forum yang sama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Ditjen Hubla Kemenhub RI, Capt. Barlet, MM mengatakan, layanan operasional di beberapa pelabuhan sejauh ini memang masih membutuhkan waktu yang cukup lama. 

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Kondisi ini tentu berdampak pada biaya logistik. Layanan kapal di beberapa UPT di lingkungan Ditjen Hubla sebagian masih menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri oleh masing-masing UPT sehingga belum menggunakan satu aplikasi tunggal dan terstandar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tata kelola yang memadai untuk mendukung operasional dalam perizinan pengusahaan”, ujarnya.

    Diskusi yang mengambil tema “Optimalisasi Jasa Pengangkutan Pelabuhan Dalam Perspektif Pelayanan Publik” tersebut dipandu oleh Moderator Dr. Sutarjo, S.E., M.M. dan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Dr. Asep Ferry Bastian, S.E., M.M. Turut hadir Dedy Irsan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh para mahasiswa, pelaku usaha jasa pengangkutan pelabuhan, pengguna jasa pengangkutan pelabuhan, akademisi dan berbagai elemen masyarakat. (***)

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim

    Artikel Sebelumnya

    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 2834

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 111

    Postingan Tahun ini: 2064

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 573

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 55

    Postingan Tahun ini: 820

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Bupati Barru Lepas Kontingen Jamnas Pramuka Tahun 2022
    Ini Penyebab Air PDAM Tidak Mengalir di Sebagian Kota Barru
    Coffee Break, Alumni Unhas di Barru Sepakat Bentuk Organisasi Formal 
    Pendaftaran Pilkades di Barru Mulai 19 Agustus, DPRD Rencana Gelar RDP

    Rekomendasi

    Terungkap! Camat Viral di Payakumbuh Tak Dicopot, Hanya Pindah ke Satpol PP dengan Jabatan Eselon Sama: Kesalahan Biasa
    Rakernas APEKSI XV di Padang, Mendag dan Gubernur Apresiasi Kinerja Panitia
    Gubernur Sumbar Bagi-bagi Bendera Merah Putih
    Bertemu Gubernur Sumbar, Ridwan Kamil Tawarkan Festival Bazar Jabar dan Sumbar
    Gubernur Mahyeldi Puji Sikap HIPMI Sumbar, Bisa Selesaikan Suksesi tanpa Ribut

    Ikuti Kami