Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi

    Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi
    Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

    JAKARTA - Persoalan tata kelola pertambangan pasir laut diharapkan segera dapat teratasi agar kepastian dari sisi ekonomi maupun lingkungan tidak menggantung. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memang terlihat terdapat tumpang tindih dalam persoalan tersebut. 

    "Antara (tata kelola) di Kementerian ESDM yaitu KKP ini harus diselesaikan satu suara. Dimana yang harus mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kami minta pemerintah satu sikap itu dengan Keputusan Presiden yang ada sebelumnya, " ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VII ke BP Batam bertemu berbagai pihak terkait di Batam, Rabu (11/5/2022).

    Dalam pertemuan itu, Ridwan mengatakan ia sempat mengusulkan alternatif bahwa dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terdapat pasal yang mampu mengakomodasi pemberian kewenangan Menteri kepada Gubernur di daerah tertentu untuk menerbitkan IUP.

    "Sehingga dua kementerian tadi dapat memberikan rekomendasi saja sesuai lingkup kerja masing-masing, " ungkapnya. 

    Sementara itu dalam forum ini juga terdapat pemaparan dari kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau adanya kemungkinan proses tambang pasir laut berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar nelayan. Maka dari itu Ridwan mengusulkan pula agar pemberian IUP harus diperlakukan seketat mungkin.

    Sebab kata Legislator dapil Jawa Timur V itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali. Ridwan berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat. 

    Turut hadir dalam pertemuan Bupati Kabupaten Lingga M. Nizar yang mengatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan pasir laut di area nya yang berdekatan dengan kampung warga yang berprofesi sebagai nelayan. Ia berharap pemerintah pusat dalam memperhatikan pemberian izin kepada sektor swasta tersebut. 

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Ayi Pariyana menyampaikan terima kasihnya atas forum dari kunker reses Komisi VII yang turut menyertakan pihak pengusaha. Ia menyatakan harapannya agar persoalan tata kelola pertambangan pasir laut di Indonesia dapat segera diselesaikan. (aha) 

    Ridwan Hisjam DPR RI KOMISI VII GOLKAR
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Maman Abdurrahman Usulkan Rapat Gabungan...

    Artikel Berikutnya

    Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap,...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi verified

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 145

    Postingan Tahun ini: 1651

    Registered: Jul 16, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 143

    Postingan Tahun ini: 1070

    Registered: May 24, 2021

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 104

    Postingan Tahun ini: 206

    Registered: Mar 9, 2022

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 73

    Postingan Tahun ini: 212

    Registered: Jul 9, 2020

    Profle

    REPLIZAR verified

    Alumni SMP Ralla Halal Bi Halal, Angkatan 1998 Didaulat Jadi Panpel Reuni Akbar 2023
    Gaji ASN Periode Mei Belum Cair, Begini Penjelasan Kadis PKAD Barru
    Diduga Ilegal, Ketua LAKI Barru Soroti Aktifitas Tambang Galian C di Tanrabalana Soppeng Riaja
    Putri Mendiang Mantan Plt Sekda Barru, Andi Ika Duduki Jabatan Baru di DPRD 

    Follow Us

    Recommended Posts

    Kodim 0829/Bangkalan Laksanakan Samapta Periodik
    Ratusan Masyarakat Dukung Kebijakan Larangan Menangkap Baby Lobster Ilegal
    Sosialisasi Pengembangan Potensi Kehumasan, Tim Divisi Humas Polri Kunjungi Polda Jatim
    Gawe Rapah di Mareje, Kapolda NTB : Berdamailah dengan Hati
    Awas Polres Blitar Kota Mulai Berlakukan ETLE Mobile INCAR