Update
Jakarta-Pemerintah secara resmi telah memastikan sudah mendapatkan 329, 5 juta dosis Vaksin yang keseluruhan nya merupakan Impor dari beberapa peusahaan asing, anggaran yang disiapkan lebih dari Rp. 55, 44 Triliun untuk mendapatkan vaksin tersebut.
Ketua Umum Jaringan Mahasiswa Peduli Indonesia (JMPI) Nur Hakim mengatakan “sebuah upaya yang tidak efektif dan sia-sia, karena banyak terbukti di beberapa negara bahwa Vaksin tidak mampu menekan angka penularan Covid19 apalagi kebal terhadap Virus tersebut.
Brasil, Inggris, Turki dan negara lainnya secara resmi mengatakan bahwa Vaksin tidak efektif mengatasi wabah ini.bahkan data yang dikeluarkan oleh pihak otoritas kesehatan di Brazil mengatakan bahwa efektifitas Vaksin hanya 50, 38%, dan Presiden Brasil sendiri meragukan efektifitas Vaksin tersebut, belum lagi menurut pendapat ahli Mikrobiologi dari Universitas Sriwijaya Palembang Prof Yuwono “Vaksin ini sudah kebijakan pemerintah, artinya rakyat ikut dan patuh.
Tapi secara ilmiah vaksin Sinovac belum mengeluarkan hasil efektivitas, kemanjuran, dan keamananya, sampai hari ini belum”
Lanjut lagi Nur Hakim menuturkan keluarnya program vaksin mandiri yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo mengatakan 75.048.268 orang sebagai sasaran dari program vaksin mandiri, sungguh jelas menurut kami ini adalah upaya yang sudah direncanakan oleh pemerintah menjadikan fenomena Vaksinasi ini sebagai lahan bisni, hal ini terindikasi dari kuota program vaksinasi mandiri lebih besar dari vaksinasi gratis. Tidak mengherankan jika pelaku bisnis swasta dapat alokasi besar dan seakan diberi karpet merah untuk menyediakan Vaksin dalam jumlah besar dan tidak murah tersebut.
Negara seharusnya punya kewajiban moral dalam menyediakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai public health intervention. Tegas Nur Hakim yang mengadakan Konfrensi Pers dibilangan Menteng, Jakarta Pusat (19/02/2021)
Banyak kasus yang terkuak bahwa orang yang sudah divaksin tapi kemudian dinyatakan positif Covid19, ini merpakan fakta yang jelas bahwa vaksin tidak efektif dan bukan langkah yang tepat, uang negara yang sangat banyak terbuang percuma, padahal anggaran sebesar itu bisa untuk mengurangi kesenjangan sosial yang makin besar akibat pandemi ini, juga meningkatnya angka warga miskin di Indonesia yang sudah menyentuh 27, 89 juta jiwa, dengan ini kami dengan tegas menolak vaksin karena terbukti tidak efektif di lapangan dan belum teruji secara ilmiah dan segera melakukan audit anggaran tentang pengadaan vaksin yang sangat membebankan APBN di tengah kondisi perekonomian yang sedang terpuruk. Tutup Nur Hakim dalam kesempatan Konfrensi Persnya.
