Update
Banten, - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan seseorang berinisial ES, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pondok pesantren tahun anggaran 2020 senilai Rp 117 miliar.
Tersangka kini ditahan di Rutan Kelas IIB Serang, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia diduga terlibat dalam pemotongan dan penyaluran hibah terhadap pesantren yang terindikasi fiktif.
"Sore kemarin kami sudah menetapkan tersangka dan menahan ES dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah ke Ponpes di Banten, " kata Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana saat pers rilis di kantornya, Jumat (16/04/2021).
Asep menerangkan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan dua alat bukti yang cukup terkait pemotongan dana hibah ribuan Ponpes di Banten dan keterangan para saksi pihak Ponpes penerima hibah.
Menurutnya, sejauh ini sudah puluhan pimpinan Ponpes dimintai keterangan oleh Kejati Banten.
Tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Perannya memotong, kami tidak akan menyebutkan jabatan yang bersangkutan, tapi memang mengakui dengan alat bukti yang cukup memotong, " katanya.
Lebih lanjut Asep memaparkan, dalam penyelidikan penyidik Pidana Khusus, Kejati Banten menemukan indikasi bahwa hibah ribuan pesantren itu, disunat dengan nilai bervariatif, mulai Rp15 juta hingga Rp 30 juta untuk setiap pesantren.
Pemotongan itu dilakukan dengan modus penyaluran lewat rekening penerima, begitu sudah cair masuk ke rekening Ponpes, lalu diminta kembali dan dipotong oleh tersangka. Selain itu, diduga ada banyak penerima fiktif dalam penyaluran bantuan dari Pemprov Banten tersebut.
"Seolah (pesantren) dapat bantuan, padahal pesantren tak pernah ada, " katanya.
Saat ini, penyidik terus mendalami kasus tersebut dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini.
Kejati juga tengah mendalami terkait adanya dugaan korupsi dana hibah Ponpes dua tahun sebelumnya, yaitu anggaran 2018 dan 2019.
"Kami sungguh-sungguh dalam perkara ini, sehingga penyidik kerja maraton untuk menetapkan tersangka lain. Kami akan mendalami pihak yang terlibat, " akunya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan kasus ini, program pemberian bantuan dana Ponpes di Banten tahun anggaran 2020 ke Kejati Banten. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pemotongan dalam pendistribusian dana tersebut.
Seperti diketahui, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan bantuan dana kepada Ponpes di Banten senilai Rp 117, 78 miliar dengan menyasar 3.926 ponpes dengan nilai Rp 30 juta untuk masing-masing Ponpes.
(Red)
