Fasilitasi Hak Pekerja, Menaker Ida Fauziyah Luncurkan Pos Komando THR 2021

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

Baca juga: Saiful Bahri: Sarbumusi Tidak Lelah Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

 

Baca juga: Kalangan Pekerja Usulkan Kemnaker Kembangkan Program Pelatihan bagi Pekerja

"Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada, " kata Menaker Ida, di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Dikabupaten Tangerang ,Transaksi Exspor - impor PT.Sinar Laut  Biru Logam Perkasa Jaya masih Bisa Tumbuh Ditengah Pandemi Covid -19

 

Baca juga: Kepala Disnaker Agus Sarwono: UMK Temanggung Ditetapkan Rp 1.885.000

Hadir pada peluncuran Posko THR 2021 ini Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi; Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja (Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang;  Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri; Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono;  dan Wakil Ketua DEPENAS (Dewan Pengupahan Nasional), Adi Mahfudz Wuhadji.

Baca juga: Ini Sejumlah Potensi Investasi yang Direkomendasikan DPMPTSP Kota Padang

 

Menaker Ida menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan secara luring (offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan. Layanan tatap muka ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19,

 

Baca juga: BP Jamsostek dan Pengawas Ketenagakerjaa Jatim Periksa Kepatuhan Perusahaan di Wilayah Mojokerto

Selain itu, Posko THR 2021 juga bisa diakses secara daring (online) melalui www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500 630. Layanan posko THR 2021 ini mulai diberlakukan 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja, yakni mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

 

Baca juga: Kasus TKW Jubaedah: Polisi Kembangkan Penyidikan, FPMI: Jubaedah Harus Segera Dipulangkan

Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.  Tim pemantau ini  bertugas memantau jalannya Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko mengenai pelaksanan tugas  Posko THR 2021.

 

Menaker Ida mengatakan, Posko THR 2021  tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia . Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini  dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

Baca juga: SPBJ Pejuang Hak Buruh Akan Hadir di Batang Hari

 

Ia berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

Baca juga: Bahas Hak Buruh, Ketua KSPSI Barru Kumpulkan Pekerja PT. TOM di Soppeng Riaja

 

Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

Baca juga: Kemenaker Dorong Gorontalo Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Sebelumnya, Menaker Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

 

Baca juga: Pelaksanaan Program Jaminan Sosial, Pemkab Buleleng dan BPJS Ketenagakerjaan Bentuk Tim Pengawas

Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan, yakni bisa membayar THR maksimal H-1 lebaran.

 

"Dengan catatan, pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran, " ucapnya. (***)

Baca juga: Terkendala Pandemi Covid-19, Disnaker Sumenep Kurangi Pelatihan Kerja